PEREKONOMIAN INDONESIA 5 TAHUN TERAKHIR

1. PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN SBY
A.    Kondisi Perekonomian Semasa Pemerintahan SBY
            Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010, seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Kinerja perekonomian Indonesia akan terus bertambah baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi global yang sedang bergejolak. Ekonomi Indonesia akan terus berkembang, apalagi pasar finansial, walaupun sempat terpengaruh krisis, tetapi telah membuktikan mampu bertahan.

             Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil mendobrak dan menjadi katarsis terhadap kebuntuan tersebut. Korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia. Namun setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak menentu, SBY telah berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia.

            Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara. Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makro ekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

            Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini.

            Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5 - 6 % pada 2010 dan meningkat menjadi 6 - 6,5 % pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.

             Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005-2007 yang dikelola pemerintahan SBY-JK relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto (1990-1997) yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Tetapi, dibanding kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja pertumbuhan ekonomi SBY-JK masih perlu peningkatan. Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada tahun 1980 dengan angka 9,9%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6%.

             Kebijakan menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005, ternyata berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan SBY-JK memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat karena lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM tersebut telah mendorong tingkat inflasi Oktober 2005 mencapai 8,7% (MoM) yang merupakan puncak tingkat inflasi bulanan selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per Desember 30, 2005 (YoY). Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%. Core inflation pun naik menjadi 9,4%, yang menunjukkan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang mencapai dua digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%. Inflasi sampai bulan Februari 2006 (YoY) masih amat tinggi 17,92%, bandingkan dengan Februari 2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004 (YoY) yang hanya 4,6%.

             Efek inflasi tahun 2005 cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang menjadi referensi suku bunga simpanan di dunia perbankan.

            Dengan kondisi harga minyak yang sudah turun dibawah USD 50 per barel, namun harga jual premium yang masih Rp 4500 per liter (sedangkan harga ekonomis Rp 3800 per liter). Maka sangat ironis bahwa dalam kemiskinan, para supir angkot harus mensubsidi setiap liter premium yang dibelinya kepada pemerintah. Sungguh ironis ditengah kelangkaan minyak tanah, para nelayan turut mensubsidi setiap liter solar yang dibelinya kepada pemerintah. Dalam kesulitan ekonomi global, pemerintah bahkan memperoleh keuntungan Rp 1 triluin dari penjualan premium dan solar kepada rakyatnya sendiri. Inilah sejarah yang tidak dapat dilupakan. Selama lebih 60 tahun merdeka, pemerintah selalu membantu rakyat miskin dengan menjual harga minyak yang lebih ekonomis (dan rendah), namun sekarang sudah tidak lagi rakyatlah yang mensubsidi pemerintah.

            Berdasarkan janji kampanye dan usaha untuk merealisasikan kesejahteraan rakyat, pemerintah SBY-JK selama 4 tahun belum mampu memenuhi target janjinya yakni pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6.6%. Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya mampu meningkatkan pertumbuhan rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa (inflasi) naik di atas 10.3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah gagal mensejahterakan rakyat. Tidak ada prestasi yang patut diiklankan oleh Demokrat di bidang ekonomi.   

 

Tingkat Inflasi 2004-2009 (Naik)

             Secara umum setiap tahun inflasi akan naik. Namun, pemerintah akan dikatakan berhasil secara makro ekonomi jika tingkat inflasi dibawah angka pertumbuhan ekonomi. Dan faktanya adalah inflasi selama 4 tahun 2 kali lebih besar  dari pertumbuhan ekonomi.



            Selama 4 tahun pemerintahan, Demokrat yang terus mendukung SBY tidak mampu mengendalikan harga barang dan jasa sesuai dengan janji yang tertuang dalam kampanye dan RPM yakni  rata-rata mengalami inflasi 5.4% (2004-2009) atau 4.9% (2004-2008). Fakta yang terjadi adalah harga barang dan jasa meroket dengan tingkat inflasi rata-rata 10.3% selama periode 2004-2008. Kenaikan harga barang dan jasa melebihi 200% dari target semula.

Jumlah Penduduk Miskin

             Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target  berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan berkurangnya  pengangguran terbuka dari 9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009.




            Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mencatat, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memperbesar utang dalam jumlah sangat besar. Posisi utang tersebut merupakan utang terbesar sepanjang sejarah RI.

             Berdasarkan catatan koalisi, utang pemerintah sampai Januari 2009 meningkat 31 persen dalam lima tahun terakhir. Posisi utang pada Desember 2003 sebesar Rp 1.275 triliun. Adapun posisi utang Januari 2009 sebesar Rp 1.667 triliun atau naik Rp 392 triliun. Apabila pada tahun 2004, utang per kapita Indonesia Rp 5,8 juta per kepala, pada Februari 2009 utang per kapita menjadi Rp 7,7 juta per kepala. Memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, koalisi menilai rezim sekarang ini adalah rezim anti-subsidi. Hal itu dibuktikan dengan turunnya secara drastis subsidi. Pada tahun 2004 jumah subsidi masih sebesar 6,3 persen dari produk domestik bruto. Namun, sampai 2009, jumlah subsidi untuk kepentingan rakyat tinggal 0,3 persen dari PDB.

             Pendidikan merupakan hal mendasar. Pendidikanlah yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY. Beberapa diantaranya adalah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.

             Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 % dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA. Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras. Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya.

            Selain program sertifikasi guru untuk menjaga mutu, juga akan ditingkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para guru termasuk program pendidikan bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang pelajaran yang diajarkan dan semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada siswa.

             Memperbaiki remunerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen, dan para peneliti.Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan. Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan.

             Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal. Pemberiaan program beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), serta memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan syarat mereka mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.



A.    Keberhasilan SBY selama memerintah pada bidang Ekonomi

             Saat membuka Rapat Kerja tentang Pelaksanaan Program Pembangunan 2011 di Jakarta Convention Center, Senin (10/1/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan mantap memaparkan 10 capaian (keberhasilan pemerintah pada tahun 2010 tersebut), yaitu :

1. Ekonomi terus tumbuh dan berkembang dengan fundamental yang semakin kuat pada 2010. Hal ini, antara lain, tercermin dengan indeks harga saham gabungan Indonesia yang terus membaik, daya saing Indonesia di tingkat dunia yang tinggi, nilai ekspor, investasi, dan cadangan devisa yang terus membaik.
2. Sejumlah indikator kesejahteraan rakyat mengalami kemajuan penting. Dunia memberikan penilaian pada Top Ten Movers, istilahnya prestasi Indonesia dan 9 negara yang lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan penghasilan penduduk kita.
3. Stabilitas politik terjaga dan kehidupan demokrasi makin berkembang. Check and balances antara pemerintah pusat, DPR dan DPRD, berjalan dengan baik. Pelaksanaan pemilu juga prinsipnya berjalan dengan lancar.
4. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, mencatat sejumlah prestasi. Begitu pula dengan pemberantasan terorisme dan narkoba.
5. Terjaga baiknya keamanan dalam negeri walaupun masih terdapat konflik masyarakat dalam skala kecil.
6. Proses perbaikan iklim investasi dan pelayanan publik di banyak daerah. Hambatan birokrasi dan iklim investasi serta pelayanan publik di banyak daerah mengalami kemajuan.
7. Angka kemiskinan dan pengangguran terus ditekan meskipun tetap rawan dengan gejolak perekonomian Indonesia. Presiden meminta pemerintah tetap cekatan dan memiliki rencana darurat. “Meskipun, dengarkan kata-kata saya, meskipun bisa kita turunkan kemiskinan dan pengangguran, tetapi tetap rawan terhadap gejolak perekonomian dunia. Jangan terlambat kita mengantisipasinya, jangan kita tidak punya rencana kontigensi, dan jangan pula kita tidak cekatan memecahkan masalah bilamana dampak dari krisis global itu terjadi,” kata Presiden.
8. Beberapa indikator ekonomi penting Indonesia mencatat rekor baru dalam sejarah, seperti income perkapita sekarang sudah tembus 3 ribu dolar AS, lima tahun lalu masih 1.186 dolar AS. Cadangan devisa dulu 36 miliar dolar AS, sekarang 96 miliar hampir 100 miliar dolar AS. Kenaikan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) yang tertinggi di dunia, naik 46 perssen. Pendapatan domestik bruto kita meningkat dan Indonesia kini peringkat 16 ekonomi di dunia.
9. Makin baiknya upaya pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)Sedangkan Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Bappenas Rahma Iryanti di Jakarta, Kamis (7/01/2011) mengungkapkan angka pengangguran 2010 diprediksi turun menjadi 7,6 persen dari kisaran 7,87 persen tahun lalu. Penurunan tersebut seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian.
10. Indonesia makin berperan dalam hubungan internasional, makin nyata peran kita, baik dalam mengatasi krisis ekonomi global, dalam hubungan G20, APEC, East Asia Summit, ASEAN, G8 plus, dan pemeliharan perdamaian dunia. “Kita aktif sekali dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia dan juga kerja sama mengatasi perubahan iklim,” tegas  Presiden, sebagaimana dipublikasikan juga di situs resmi Presiden SBY (presidensby.info).   

            Rahma Iryanti mengatakan, kondisi ketenagakerjaan saat ini sudah menunjukkan perbaikan. Jumlah pengangguran terbuka menurun dari 11,90 juta (11,24 persen) pada 2005 menjadi 8,96 juta (7,87 persen) pada 2009. Sementara kesempatan kerja yang tersedia selama 2005-2009 tumbuh sebesar rata-rata 2,78 persen per tahun atau bertambah 10,91 juta orang. Menurutnya, bertambahnya jumlah kesempatan kerja di 2010 tidak dapat dilepaskan dari kondisi perekonomian yang menunjukkan angka pertumbuhan di atas 6 persen pada periode 2007-2008. Masing-masing sektor ekonomi memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda dalam hal serapan tenaga kerja. Disebutkan, antara periode 2005-2009 sektor jasa kemasyarakatan memiliki angka elastisitas yang paling tinggi.

             Ditegaskan, sektor yang diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja yang besar adalah dari sektor industri. Karena 60,0 persen tenaga kerja Indonesia berada pada lapangan kerja formal. Perkembangan sektor pekerja formal dari tahun ke tahun tumbuh dengan baik. Misalnya, pada 2005 pekerja di bidang pertanian mencapai 2,9 juta, industri 7,9 juta, dan jasa 17,8 juta orang. Sedangkan pada 2009 mengalami perubahan pada sektor pertanian sebesar 3,2 juta, sektor industri 7,5 juta,dan jasa 21,2 juta. “Saya cukup optimistis tahun ini kita bisa mencapai target pengurangan jumlah pengangguran menjadi 7,6 persen,” katanya.


B.     Penyebab Keberhasilan Presiden SBY
             Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

2. PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN JOKOWI

             Kelangsungan perekonomian Negara juga ditentukan oleh kinerja  pemimpin yang mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan kebutuhan rakyat Indonesia dalam hal ini seorang presiden dan wakil presiden mempunyai peran penting dalam memajukan perekonomian Negara Republik Indonesia. Setiap pergantian kepempinan yang lama di serahkan kepada kepemimpinan yang baru harus ada evaluasi kinerja tentang  program-program perekonomian jangka panjang yang belum selesai pada akhir masa jabatan agar dapat dilanjutkan pada kepemimpinan yang baru. Sehingga semua yang telah di programkan oleh kepemimpinan yang lama tidak berhenti di tengah jalan. Berikut ini gambaran perekonomian pada beberapa sektor saat pemerintahan Jokowi – JK :


1.      Pasar Saham

             Puncak perayaan demokrasi di Indonesia telah dilaksanakan pada 9 Juli 2014, di mana masyarakat Indonesia menyuarakan hak pilih mereka untuk menentukan presiden dan wakil presiden Indonesia untuk 5 tahun mendatang. Sebelum hasil resmi Pilpres 2014 diumumkan pada 22 Juli mendatang, Citibank Indonesia mengambil inisiatif untuk menggelar seminar Citibank Mid Year Market Outlook Post Presidential Election Dengan menghadirkan  beberapa pembicara yang bergerak di bidang ekonomi maupun politik, seminar ini dirancang untuk memberikan gambaran dan pandangan terkait  peluang dan tantangan investasi pasca Pilpres 2014 agar nasabah Citibank dapat memetakan strategi investasi mereka secara akurat dalam situasi politik dan ekonomi yang masih dinamis. Pilpres 2014 ini merupakan pemilu yang fenomenal dengan tingkat partisipasi yang sangat tinggi. Hingga mencapai lebih dari 180 juta warga negara baik yang berdomisili di dalam maupun luar negeri.

             Pilpres kali ini juga mengundang perhatian khusus dari masyarakat internasional, mengingat besarnya prospek dan potensi ekonomi Indonesia di masa mendatang. Potensi Indonesia yang akan dikelola oleh pemerintahan Presiden terpilih untuk masa jabatan 2014-2019, terutama dalam hal  pembangunan infrastruktur yang akan menunjukkan bangkitnya investasi dan  perekonomian negara.

             Visi ekonomi jangka panjang untuk 15-20 tahun ke depan menjadi hal yang wajib dimiliki oleh pemerintahan baru. Dengan pertumbuhan global yang melambat, reformasi struktural dibutuhkan untuk mempertahankan  pertumbuhan perekonomian di atas 5%. Selain itu, diperlukan penguatan sektor-sektor berorientasi ekspor sebagai sumber devisa.
Sektor transportasi umum juga harus dibangun untuk mengurangi intensitas penggunaan dan impor bahan bakar minyak, katanya. Dengan sorotan dan perhatian masyarakat internasional, Pilpres 2014 bisa memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengukuhkan posisinya di mata dunia yang telah dibangun oleh pemerintah saat ini, sekaligus memastikan keberlangsungan dukungan dari pihak luar untuk tetap terjalin dengan pemerintahan yang baru.

             Indonesia turut menyampaikan optimismenya terhadap kemampuan Presiden terpilih untuk melanjutkan perbaikan kondisi makro ekonomi Indonesia. Harapan para investor yang tadinya wait and see akan mulai berinvestasi kembali, dan optimis dana kelolaan dapat tumbuh 51% di akhir 2014.

             Persiapan oleh TNI dan Polri terkait pengawasan dan pengamanan Pilpres kali ini tampak lebih matang. Faktor sejarah juga menunjukkan bahwa  pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif di Indonesia tidak pernah sekalipun memicu kekerasan atau tindakan anarkis dari masyarakat. Dan dengan sorotan dan minat dari masyarakat internasional yang begitu besar, ada motivasi tambahan bagi pemerintah saat ini untuk bisa menutup masa kepemerintahan dengan penyelenggaraan Pilpres yang aman dan juga lancar.

            Mengenai pasar saham menjelang hasil resmi pemilihan Presiden, valuasi pasar saham masih berada dalam level yang wajar dan masih jauh di  bawah level pada 2008. Secara regional, return on equity dari emiten Indonesia pun masih merupakan yang tertinggi. Terlihat bahwa ruang untuk terjadinya earnings upgrade masih besar, sementara hasil Pilpres 2014 dan  perbaikan kondisi makro dapat menjadi katalis positif.

             Dalam kondisi seperti ini, produk investasi dengan tema infrastruktur yang memiliki strategi bottom up dapat memberikan potensi kenaikan nilai investasi dari pertumbuhan pendapatan kelas menengah dan meningkatnya  belanja infrastruktur.


2.      Kenaikan BBM

             Argumen yang seolah tidak ada pilihan lain selain menaikkan harga BBM, itu sangat menyesatkan. Ini bukan soal berani atau tidak, populer atau tidak, tetapi menyangkut 100 juta orang lebih yang menggunakan BBM. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan memengaruhi sekitar 100 juta jiwa, yang terdiri dari 86,3 juta pengguna sepeda motor, 2,2 juta nelayan, dan 3 juta kendaraan umum. Kenaikan harga BBM yang praktis juga meningkatkan inflasi akan memengaruhi 150 juta jiwa, termasuk ibu rumah tangga.

             Merujuk pada definisi orang miskin versi Bank Dunia (penghasilan 2 dollar AS per hari), bahwa akan ada sekitar 10 juta masyarakat hampir miskin yang akan jatuh dalam kategori miskin. Untuk itu, semestinya ada subsidi silang antara pengguna BBM yang kaya dan yang miskin. Adanya BBM rakyat dengan mengurangi kadar oktan dari 88 menjadi 80-83 untuk mengurangi ongkos produksi. Dengan cara ini, mobil mewah yang biasanya masih bisa menggunakan BBM bersubsidi akan berhenti melakukan hal yang sama. Pasalnya, kadar oktan yang lebih rendah akan mempercepat kerusakan mesin. Biaya perbaikannya pun mahal.

             Sementara itu, untuk orang kaya, dia mengusulkan kenaikan harga  pertamax (oktan 92) dan pertamax plus (oktan 94) dari Rp 11.000 menjadi Rp 13.000-Rp 15.000. Jadi, ada prinsip subsidi silang. Yang lebih kaya bayar lebih mahal, yang BBM rakyat tidak perlu naik, bahkan bisa diturunin Rp 800.

             Untuk pengontrolan, ada dua hal yang bisa dimanfaatkan dalam sistem ini. Selain dengan metode pengurangan kadar oktan di atas, pengawasan bisa diperketat dengan menggunakan warna berbeda untuk tangki dan pipa di SPBU. BBM rakyat menggunakan warna biru, sedangkan pertamax warna merah. Tetapi kebijakan yang dijalankan saat ini adalah penghapusan subsidi BBM, sehingga harga BBM mengikuti perkembangan pasar. Harga BBM disesuaikan setiap 2 minggu sekali dan dibedakan berdasarkan lokasi distribusinya. Pada awal bulan mei 2015 harga premium untuk daerah Jamali (Jawa, Madura dan Bali) Rp 7600,-/liter, solar Rp 6900,-/liter dan harga Pertamax Rp 8800,-/liter, sedangkan untuk daerah diluar Jamali harga premium Rp 7300,-/liter, solar Rp 6900,-/liter dan pertamax Rp 8800,-/liter.

3.      Subsidi BBM Di Negara lain

             Tak hanya di Indonesia, subsidi bahan bakar minyak (BBM) salah sasaran. Kondisi serupa juga terjadi di negara-negara lain yang masih memberikan subsidi BBM kepada rakyatnya. Jadi memang salah sasaran tidak hanya di Indonesia. Tapi di seluruh negara yang memberikan subsidi, Mesir, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, UES, Arab Saudi, itu semua salah sasaran. studi International Monetary Fund (IMF) mencatat sebanyak 61 % subsidi BBM di negara-negara yang menerapkan subsidi, jatuh kepada 20 % orang terkaya di negara tersebut. Sementara itu, sebanyak 19 persen subsidi BBM jatuh pada kelompok kelas menengah. Jadi, kalau dijumlah, kelompok menengah dan atas itu menikmati 80 persen subsidi BBM, hal tersebut terjadi lantaran kelas menengah dan atas lebih banyak mengkonsumsi BBM. Mereka  punya mobil besar, tangkinya 50 liter. Sementara rakyat miskin itu dapatnya Cuma 3 persen, karena (tangki) motornya kecil, dua-tiga liter sudah penuh, subsidi BBM ini membuat pelaku pasar tidak memiliki sentimen positif terhadap fiskal Indonesia. Terkait dengan rencana Gubernur The Federal Reserve untuk mengerek suku bunga atau Fed Rate, pemerintah perlu melakukan perbaikan fiskal. Lebih Pemerintahan mendatang diharapkan tidak mengalokasikan anggaran terlalu besar untuk subsidi BBM, seperti saat ini. Selain tidak sehat bagi APBN, subsidi BBM yang terlalu besar membuat  pelaku ekonomi tidak confidence terhadap Indonesia. Jadi, paradigmanya  bukan Memberi subsidi banyak supaya rakyatnya senang. Yang benar adalah  bagaimana kita memperbaiki struktur kita. Karena struktur kita itu akan dinilai oleh para pelaku ekonomi, pelaku ekonomi domestik dan global itu akan melihat itu. Kalau APBN-nya tidak reliable, apalagi salah sasaran,  pelaku pasar tidak percaya. Adanya pengurangan subsidi BBM secara gradual. Pada tahap awal pemerintahan Jokowi, harga BBM bersubsidi bisa dinaikkan Rp 2.000 per liter. Alasannya, kalau naikkan Rp 5.00, Rp 1.000, dengan menaikkan Rp 2.000, orang marahnya sama saja.

             Koalisi Merah-Putih di parlemen kemungkinan menjadi batu sandungan  bagi presiden terpilih Joko Widodo dalam mengambil keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. sangat mungkin bagi Jokowi untuk menaikkan BBM bersubsidi usai dilantik, pada 20 Oktober 2014 mendatang. Pertama, Jokowi bisa mengambil keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi pada November 2014. Pertimbangannya, pada bulan tersebut, inflasi tergolong rendah. Selain itu, pada bulan November,  pemerintahan baru juga tengah mempersiapkan APBN 2015 yang lebih baik lagi. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan karena terlalu dekat dengan saat  beliau (Jokowi) dilantik, maka opsi berikutnya. Pertimbangannya, pada Januari dan Februari biasanya inflasi cenderung tinggi, dipicu musim  penghujan dan banjir. kalau sudah mulai Maret itu sudah mulai turun. Jika dinaikkan pada bulan November 2014, sekitar Rp 2.000 per liter, maka APBN-P 2014 bisa lebih hemat Rp 70 triliun. Artinya pula, jika Jokowi mau menaikkan harga pada November 2014, maka APBN 2015 tidak perlu dibebani carryover subsidi BBM tahun ini. Kalau dinaikkan November 2014 itu bagus sekali. Cuma masalahnya itu masih terlalu dekat dengan pelantikan. karakter Jokowi yang bisa mengomunikasikan keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi, meski tetap ada pertentangan.

             Warisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bantuan Langsung Tunai (BLT) diakui merupakan jaring pengaman sosial terbaik, untuk menanggulangi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terhadap masyarakat miskin non-produktif. Bantuan cash adalah cara paling masuk akal yang bisa diberikan pemerintah bagi warga non-produktif, yang terkena dampak turunan kenaikan BBM bersubsidi. Kelemahan dalam distribusi pasti ada. Semua sistem, apapun itu, pasti ada resikonya. Tim transisi presiden terpilih Joko Widodo kini tengah mendesain skema kenaikan harga BBM beserta kompensasi yang bakal diberikan. Di antaranya dengan menciptakan lapangan pekerjaan selama enam bulan ke depan serta bantuan cash. bantuan cash yang tengah dirancang pada  prinsipnya sama dengan BLT era SBY. Yang penting belajar dari  pengalaman. Misalnya salah alokasi, lalu kerumunan yang terlalu banyak. Jika bantuan tunai serupa BLT tetap ada, validitas data penerima harus dimutakhirkan. Meski diakuinya data kependudukan saat ini masih kacau.  Diperkirkan, anggaran yang dibutuhkan untuk bantuan cash sekitar Rp 6 triliun hingga Rp 10 triliun. Menurutnya, itu cukup untuk mengamankan masyarakat miskin dari inflasi akibat kenaikan harga BBM pada November 2014. Jika harga BBM bersubsidi naik Rp 2.000 per liter pada bulan itu, inflasi hingga akhir tahun diperhitungkan mencapai 6 persen.

             Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong  pemerintahan Joko Widodo untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada tahun depan. Pasalnya dengan kebijakan tersebut, akan ada penghematan anggaran negara hampir Rp 100 triliun. Kalau  pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi di 2015 sebesar Rp 1.000 per liter, negara bisa saving Rp 48 triliun. Sedangkan kalau naik Rp 2.000 per liter, saving-nya Rp 96 triliun. Nilai penghematan tersebut, mampu mempersempit defisit anggaran hampir sekitar satu persen. Artinya dengan menyesuaikan harga BBM subsidi, pemerintahan Jokowi dapat menurunkan defisit anggaran dari 2,32 persen dalam RAPBN 2015 menjadi 1,32 persen. Penyesuaian harga, merupakan keputusan strategis di situasi pemerintahan transisi seperti sekarang ini. Mengambil kebijakan tersebut tentu bukan  perkara mudah.

4.      Kenaikan Harga Sembako

             Di akhir pekan ini, harga-harga bahan pokok tidak mengalami perubahan atau stabil. Harga bahan pokok di pasar tradisional tidak terimbas kelangkaan  bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Dipasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, harga telur masih belum bergerak di kisaran Rp 20 ribu per kilogram (kg). Harga gula pasir pun masih bertengger di Rp 11 ribu per kg. Sampai saat ini distribusi bahan pokok masih lancar, sehingga harga-harga bahan pokok tersebut juga cenderung tidak bergerak. Namun, kemungkinan besar kelangkaan BBM subsidi akan berdampak dalam waktu dekat ini.

             PT Pertamina (Persero) telah melakukan normalisasi penyaluran BBM atas instruksi Menteri Kordinator (Menko) Bidang Perekonomian Chairul Tandjung. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Chatib Basri menegaskan, permintaan pemerintah melalui Chairul Tandjung tersebut bukan berarti menganjurkan agar konsumsi BBM  bersubsidi melebihi dari kuota yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014. yang menyebutkan bahwa anggaran untuk BBM subsidi bisa ditambah jika terpengaruh pelemahan nilai tukar dan harga minyak dunia.

             Antrian pembelian bahan bakar minyak (BBM) khususnya jenis premium  bersubsidi di sejumlah stasiun bahan bakar umum (SPBU) terus terjadi. Kondisi itu berakibat banyak bagi pengendara sepeda motor yang beralih ke BBM non subsidi jenis pertamax. Lebih lanjut Ahmad menjelaskan, kuota per hari di SPBU nya untuk premium bersubsidi sebanyak 32 kilo liter. Namun, sejak adanya pembatasan dari Pertamina, pihaknya hanya mendapatkan 16 kilo liter. Sementara sejumlah pengendara motor mengaku terpaksa mengisi Pertamax karena premium bersubsidi sudah habis. Kalaupun stoknya masih ada, tapi antreannya panjang. Umumnya, para pengendara motor membeli  premium Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu. Mulai 18 Agustus 2014, PT Pertamina (Persero) telah melakukan pemangkasan jatah harian BBM subsidi di setiap SPBU dari 5 persen hingga 15 persen sebagai dampak pengurangan kuota BBM subsidi 2014. Pertamina mendorong agar orang-orang mampu membeli BBM non subsidi seperti Pertamax, agar tak terjadi antrean kendaraan.

5.      Kenaikan Tarif angkutan

             Kenaikan ongkos angkutan umum diperbolehkan asal sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah kata mangidaan sesuai penutupan posko nasional angkutan lebaran terpadu dikantor kementrian perhubungan jakarta rabu, 6 Agustus 2014 Sejumlah pengusaha angkutan umum di daerah menaikan tarif, setelah pembelian solar dibatasi oleh badan pengatur hilir minyak dan gas bumi pembatasan ini diprediksi meningkatkan biaya operasional hingga 65 persen. Pengusaha angkutan umum di jakarta pusat mengalami dampak langsung setelah solar dibatasi, dari 300 kopaja yg  beroperasi pusat tinggal sisa 150 unit.

             Pemerintah hanya menentukan tarif angkutan umum untuk jenis angkutan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dan bus antarkota dalam  provinsi (AKDP), yakni melalui ketentuan tarif batas atas dan batas bawah. Sedangkan, sambung dia, untuk tarif angkutan umum di tingkat lokal, seperti MPU tidak ada ketentuan khusus pada musim mudik Lebaran kali ini.

             Tarif angkutan umum lokal, katanya, berdasarkan kesepakatan antara  penumpang dengan sopir MPU, sehingga kendati sopir menaikkan tarif hingga 200 persen, pihaknya tidak bisa memberikan tegoran atau sanksi apapun. Kementerian Perhubungan akan mengkaji kenaikan tarif angkutan umum terkait kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pembatasan  penjualan bahan bakar bersubsidi jenis solar di SPBU. Kenaikan tarif angkutan umum diharapkan tidak melonjak tajam, sehingga masyarakat tidak terbebani atas kebijakan tersebut.

            Perhitungan tarif itu kan diukur sesuai (Perbandingan Jarak) kilometer dan bahan bakar. Menhub menghimbau kepada para pengusaha transportasi untuk tidak menaikan tarif angkutan terlalu tinggi. Menurutnya, kenaikan harga BBM Solar dari Rp 6.000 menjadi Rp 10.500 yang menyebabkan tarif transportasi umum naik tentu akan berpengaruh terhadap masyarakat. Sebagaimana diketahui setelah kebijakan pembatasan dilakukan di Jakarta  per 1 Agustus 2014. Pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan serupa di sejumlah daerah pada Senin 4 Agustus 2014 mulai pukul 18.00 WIB. Antaranya Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Bali.

             Pembatasan penjualan solar bersubsidi dilakukan karena stok jenis  bahan bakar tersebut sudah menipis. Lewat kebijakan tersebut, pemerintah  berharap konsumen yang selama ini membeli solar bersubsidi beralih membeli solar non-subsidi yaitu Pertamina Diesel Extra (DEX). Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluarkan kebijakan pembatasan penjualan solar dan premium bersubsidi melalui Surat Edaran BPH Migas No. 937/07/Ka BPH/2014 tertanggal 24 Juli 2014.


            Sesuai surat edaran tersebut, penjualan solar bersubsidi tidak dilakukan di Jakarta Pusat mulai 1 Agustus 2014.Selanjutnya, mulai 4 Agustus 2014,  penjualan solar bersubsidi di SPBU di wilayah tertentu di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali akan dibatasi pukul 08.00-18.00 waktu setempat. Wilayah tertentu tersebut difokuskan kawasan industri, pertambangan,  perkebunan, dan sekitar pelabuhan yang rawan penyalahgunaan solar  bersubsidi.Kemudian, mulai 4 Agustus 2014, alokasi solar bersubsidi untuk lembaga penyalur nelayan juga akan dipotong 20 persen dan penyalurannya mengutamakan kapal nelayan di bawah 30 ton. Sedang, mulai 6 Agustus 2014, seluruh SPBU di jalan tol tidak menjual premium bersubsidi dan hanya menyediakan pertamax.Kebijakan pembatasan tersebut dikeluarkan agar kuota BBM subsidi sebesar 46 juta kiloliter bisa cukup sampai dengan akhir 2014.

6.      Kebijakan pemerintah

             Saat ini masyarakat merasakan progam kebijakan menyangkut masalah ekonomi pemerintah SBY-JK dan SBY-Budiono belum cukup berhasil. Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Lansung Tunai Sementara (BLSM) dinilai  belum maksimal dalam sumbangsih menyejahterakan rakyat. Selain itu, hasil dari Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) di Bali 2013 lalu disinyalir akan memperparah ekonomi dimasa yang akan datang. Perdagangan bebas diperkirakan akan memperparah posisi Indonesia, karena Indonesia hanya menjadi “pelayan” negara berkepentingan, Amerika dan Cina.

             Menjelang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden 2014, masyarakat disodori dengan berbagai macam progam kebijakan ekonomi yang akan datang. Terlebih dari calon presiden yang akan  bertarung pada pemilihan presiden. Mereka telah merumuskan langkah strategis yang akan menjadi pilihan guna meningkatkan kualitas ekonomi, meningkatkan mutu penghasilan masyarakat, mengelolah SDA-SDM, dan mengentaskan kemiskinan. Baik partai politik ataupun capres, semuanya mempunyai visi menatap ekonomi mendatang. Sebut saja: Golkar dengan  Negara Kesejahteraan 2045, NasDem dengan Reformasi Ekonomi Menuju Kemakmuran dan Kesejahteraan, PDI-P dengan Indonesia Hebat “Kedaulatan Pangan”, Prabowo Subianto dengan Ekonomi Kerakyatan, dan tentu masih banyak lainnya. Konsep dan rumusan kebijakan tersebut merupakan kepedulian melihat kenyataan kebijakan ekonomi saat ini yang dirasa hopeless. Semua sah saja merumuskan kebijakan yang akan datang demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

            Namun demikian, tugas berat penerapan kebijakan tersebut adalah  benturan dengan gelombang globalisasi, terlebih disektor ekonomi. Seperti diketahui, Indonesia telah tergabung dalam beberapa kerjasama bilateral dan multilateral dengan berbagai negara. Sri Hartati mencatat bahwa pada Juli 2011, Indonesia melakukan kerjasama perdagangan bebas (dalam tulisan Sri Hartati disebut FTA) di berbagai sektor hingga 19 kesepakatan. Pada saat  bersamaan, Indonesia juga telah mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 serta ASEAN-China (ACFTA) yang aromanya sudah terendus saat ini. Ini artinya, Indonesia nyemplung dalam percaturan perdagangan bebas dunia. Jika pruduksi dalam negeri tidak mampu  bersaing, maka bisa dipastikan UKM-UKM akan tergilas laju liberalisasi  perdagangan tersebut.

             Dalam menanggapi keikutsertaan Indonesia dalam pasar bebas, ada dua kutub berseberangan Pro dan Kontra. Kutub pendukung pasar bebas yang dianggap “neoliberal” mendukung sepenuhnya dibukanya pasar bebas di Indonesia dengan alasan akan membantu cadangan devisa. Dengan peluang dan untung yang menjanjikan, pemerintah mengambil kebijakan FTA. Kutub lainnya yang kerap menamakan diri pengusung “ekonomi kerakyatan”  berdalih bahwa pasar bebas hanya akan menggerogoti aset negara. Negara akan menjadi korban eksploitasi negara lain, sebut saja Amerika dan Cina menjadi pasar penjualan. Merupakan hal wajar jika berbagai kebijakan diatas menuai pro kontra.

             Hal ini akibat dari kebijakan dinilai “mlempem” tanpa hasil dan tidak memberi implikasi signifikan dalam pengembangan ekonomi dan pemerintah tetap optimis bahwa FTA dan paket hasil APEC akan meningkatkan ekonomi Indonesia. Menurut Sri Hartati, perdangan bebas yang diharapkan mampu mengangkat industri dalam negeri ternyata hanya harapan semu. Alih-alih membantu mengembangkan, pasar bebas telah membuat tak  berdaya industri regional. Para pengamat ekonomi menyayangkan sikap Indonesia yang terkesan “memaksakan diri” dengan ketidaksiapan dalam partisipasinya di meja ASEAN. Penulis mencermati dialektika yang sangat menarik antarkedua kutub di atas. Meski memiliki kelebihan, keduanya sama-sama memiliki kelemahan.

             Pertama kutub “neoliberal”, bahwa sudah menjadi rahasia umum jika kutub tersebut adalah kendaraan negara adidaya Amerika untuk menguasai peta ekonomi dunia. Sehingga tujuan sebagai police world tetap terjaga. Sebaliknya, perlawanan yang ditunjukkan oleh pengusung “ekonomi kerakyatan” juga masih memiliki celah kelemahan. Saat ini, negara tidak bisa menghindari takdir globalisasi disetiap sektor. Jika kutub “ekonomi kerakyatan” memaksa kemandirian yang terkenal dengan istilah berdikari itu artinya Indonesia akan lemah dalam hubungan internasional. Apakah Indonesia telah memiliki SDM yang memadai? Inilah yang menjadi  pertanyaan besar. Hal ini mengingatkan kembali saat Syafruddin Prawiranegara mengkritik kebijakan Sukarno yang akan menerapkan apa yang disebut dengan Nasionalisasi Aset. Syafruddin saat itu keberatan dengan kebijakan Sukarno karena sadar diri bahwa Indonesia dirasa belum mampu mengelola sektor ekonomi secara mandiri. Karenanya, bantuan asing tetap dibutuhnya sebagai penyumbang devisa.

             Harapan perbaikan ekonomi untuk mengangkat kesejahteraan rakyat ada dipundak para capres yang sekarang gemar beriklan di televisi. Kemana kebijakan ekonomi Indonesia pasca pilpres mendatang. Jika tekat bulat adalah “kedaulatan” dan kemandirian, maka negara harus menyiapkan infrastruktur pembangunan ekonomi kerakyatan dengan baik. Melakukan kalkulasi secara matang ongkos produksi dan penjualan. Landasannya sudah termaktub dalam UUD 1945. Pengambil kebijakan tinggal melaksanakan amanat UUD tersebut. Namun, jika romantisme pasar bebas yang telah memanjakan masyarakat Indonesia menjadi pilihan, pemerintah harus menyiapkan diplomat ulung untuk tetap menjaga kekayaan Negara.

C. KESIMPULAN

              Pada saat pemerintahan SBY, terdapat gejolak-gejolak perekonomian Indonesia pada saat itu. Gejolak-gejolak tersebut ialah kasus bank century, maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh elite politik seperti kasus Gayus Tambunan. Oleh karena itu terlalu banyaknya masalah yang terjadi khususnya pada bidang perekonomian, membuat masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan SBY (jilid II). Namun, dibalik itu semua beliau juga memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia, salah satunya memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada masyarakat yang kurang mampu, kemudian BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk diberikan kepada peserta didik dari mulai SD, SMP, hingga SMA, lalu beliau juga mengkonfersikan pemakaian minyak tanah ke gas.

              Sedangkan pada saat pemerintah Jokowi, kebijakan ekonomi ditujukan untuk memperbaiki dan menjaga kestabilan perekonomian Negara. Namun, kebijakan yang diambil pemerintah tidak hanya sekedar mengejar target inflasi yang rendah guna memperbaiki kondisi keuangan Negara. Seharusnya tidak demikian karena kebijakan ekonomi menyangkut pada banyak hal seperti bagaimana mendorong sektor riil, bagaimana memperbesar kesempatan kerja, bagaimana menjaga kestabilan nilai tukar rupiah (bukan penguatan nilai tukar) dan bagaimana menjaga keseimbangan perdagangan luara negeri ( ekspor dan impor).

SUMBER

1.      http://anis-permata.blogspot.com/2014/08/kondisi-perekonomian-indonesia-pada.html
2.      http://www.slideshare.net/NisaIchaEl/sejarah-12-masa-pemerintahan-sby-makalah
3.      http://www.academia.edu/8816499/Makalah_MM
4.      http://www.dw.de/jokowi-perlu-melakukan-reformasi-ekonomi-makro/a-18008542
5.      http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5444f9d456375/tiga-goncangan-ekonomi-tahun-pertama-jokowi-jk

SIKLUS HIDUP PRODUK

1. TAHAP PENGENALAN

Coca-cola Amatil Indonesia pada Tahun 1927 memperkenalkan produknya berupa minuman soda yang biasa disebut Coca-cola. Coca-Cola adalah minuman ringan berkarbonasi yang dijual di toko, restoran, dan mesin penjual di lebih dari 200 negara. Sejak tahun 1960-an, berbagai produk The Coca-Cola Company telah diperkenalkan ke pasar Indonesia. Kini Coca-Cola telah tersedia di seluruh dunia dan menjadi merek minuman ringan terpopuler dan paling laris. Coca-cola pun pada masa itu mengeluarkan bentuk kemasan yaitu berbentuk botol beling dan kaleng.

2. TAHAP PERTUMBUHAN

Pada Tahun 1960, Coca-cola memperkenalkan produk keluaran terbaru bernama Sprite.  Sprite adalah minuman ringan dengan aroma rasa lemon yang paling digemari. Sprite dijual di 190 negara di dunia dengan daya pikat yang sangat besar di kalangan generasi muda.

 

Pada Tahun 1973, Coca-cola memperkenalkan produk keluaran terbaru bernama Fanta.

Fanta pertama kali ditemukan di Jerman dan telah dipasarkan di seluruh dunia dengan konsumen terbesar remaja berusia 12 – 19 tahun. Di Indonesia, Fanta identik dengan rasa strawberry dan mulai dipasarkan sejak tahun 1973. Fanta mengeluarkan beberapa Varian rasa yaitu Strawberry, Orange, Soda Water & Fruit Punch.

Pada Tahun 1982, Coca-cola meluncurkan Diet Coke dan dengan cepat menjadi minuman bebas gula nomor 1 di masyarakat Amerika yang peduli diet. Diet Coke adalah minuman bagi mereka yang menginginkan minuman tanpa kalori tetapi kaya akan rasa. Di Indonesia, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Inggris, produk ini lebih dikenal dengan nama Diet Coke, dan dikenal dengan Coca-Cola Light di beberapa negara lain. Saat ini Diet Coke telah menjadi minuman nomor tiga di dunia.  Diet Coke hanya mengeluarkan kemasan berupa kaleng.

Di Tahun 1996, Coca-cola Amatil Indonesia mengeluarkan bentuk kemasan Coca-cola berbentuk botol plastic.

Di Tahun 2002, Frestea diproduksi di bawah otoritas Pacific Refreshments Pte. Ltd dengan menggunakan standar kualitas tinggi The Coca-Cola Company, menggunakan teknologi tinggi dan didukung oleh proses produksi higienis, demi memastikan bahwa setiap botol Frestea memilki kualitas yang sama. Frestea mempunyai banyak Varian Rasa berupa Rasa Jasmine, Jasmine Rendah Kalori, Green, Green Honey, Black Tea Honey, Lemon, Apel & Markisa. Frestea pun mempunyai kemasan yang beragam.

Ades adalah produk keluaran Coca-cola. Diperkenalkan bersamaan dengan Frestea pada Tahun 2002. Ades merupakan minuman Air Mineral biasa dengan kemasan botol plastic.

Di Tahun 2008, Coca-cola memperkenalkan produk baru berupa Coca-cola Zero. Coca-cola Zero hanya mengeluarkan dua bentuk kemasan yaitu berupa kaleng dan botol plastic.

Minute Maid  dibeli oleh The Coca-Cola Company pada tahun 1960, sejak saat itu Minute Maid dipasarkan sebagai minuman sari buah jeruk dari buah asli dengan vitamin C dan bulir jeruk asli (pulp). Seiring dengan berkembangnya waktu, The Coca-Cola Company melakukan inovasi dan meluncurkan berbagai rasa dan varian untuk merek Minute Maid. Di Indonesia, Minute Maid pertama kali dipasarkan pada tahun 2008 dengan nama Minute Maid Pulpy Orange. Minuman ini dengan cepat menjadi favorit semua kalangan, dan kini Minute Maid Pulpy hadir dengan inovasi baru melalui Minute Maid Pulpy Aloe Vera White Grape yang menggantikan bulir jeruk dengan potongan lidah buaya. Seiring berjalannya waktu, Minute Maid melakukan Inovasi baru berupa Minute Maid Pulpy Fruitbite dan Minute Maid Nutriboost.

Di Tahun 2011, Coca-cola kembali mengeluarkan produk Air Mineral Ades dengan kemasan terbaru. Dengan slogannya langkah kecil memberikan perubahan:

1.Pilih
Air mineral berkualitas dari The Coca-Cola Company

2.Minum
Nikmati teguk demi teguk kesegarannya

3.Remukkan
Botol yang diremukkan memakai lebih sedikit ruang

Aquarius adalah produk The Coca-Cola Company. Diperkenalkan pertama kali di Jepang pada tahun 1980an, kini Aquarius hadir di Indonesia untuk menemanimu beraktifitas berat. Kandungan mineral Aquarius membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang saat berkeringat.

3. TAHAP PENDEWASAAN

Coca-Cola merupakan pemimpin pasar minuman berkarbonasi dan jus, serta teh siap minum. Tak hanya sukses di pasar tradisional melalui distribusi langsung, grosir, dan ‘Managed Third Party', Coca-Cola juga suksesdi pasar modern dengan distribusi melalui Hypermarket, Supermarket dan Mini Mart. Selain memproduksi beberapa minuman, Coca-cola Amatil Indonesia atau The Coca-cola Company mengeluarkan lebih dari 285.000 pendingin/kulkas yang ditempatkan di Supermarket, Minimarket dan Toko Klontongan. 

 

4. TAHAP PENURUNAN

Pada tahun 2003 Pusat Sains dan Lingkungan (CSE), sebuah organisasi non-pemerintah di New Delhi, mengatakan air soda yang diproduksi oleh produsen minuman ringan di India, termasuk raksasa multinasional PepsiCo dan Coca-Cola, mengandung racun termasuk lindan, DDT, yang dapat berkontribusi terhadap kanker dan gangguan sistem kekebalan tubuh. CSE menemukan bahwa India menghasilkan produk minuman ringan Pepsi telah 36 kali tingkat residu pestisida diperbolehkan sesuai dengan peraturan Uni Eropa; minuman ringan Coca-Cola ditemukan memiliki 30 kali jumlah yang diizinkan. CSE mengatakan telah menguji produk yang sama dijual di Amerika Serikat dan tidak menemukan residu seperti Setelah tuduhan pestisida dilakukan pada tahun 2003., Coca-Cola penjualan di India mengalami penurunan sebesar 15 persen.
Pada tahun 2004 sebuah komite parlemen India didukung temuan CSE dan sebuah komite yang ditunjuk pemerintah bertugas dengan mengembangkan standar pertama di dunia pestisida untuk minuman ringan. The Coca-Cola telah menjawab bahwa pabrik filter air untuk menghilangkan kontaminan potensial dan yang produknya diuji untuk pestisida dan harus memenuhi standar kesehatan minimum yang sebelum Coca-Cola didistribusikan. Di negara bagian India Kerala penjualan dan produksi Coca- cola, bersama dengan minuman ringan lainnya, pada awalnya dilarang setelah tuduhan, sampai Pengadilan Tinggi di Kerala terbalik hanya memutuskan bahwa pemerintah federal bisa melarang produk makanan. Coca-Cola juga telah dituduh penggunaan air yang berlebihan di India.